Pada era yang ditandai oleh perubahan iklim yang semakin nyata, penting bagi masyarakat dan kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam program dan kebijakan pembangunan yang berketahanan iklim. TRANSFORM di Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama PATTIRO dan Masyarakat yaitu kelompok petani, kelompok perempuan, orang miskin, disabilitas, kaum muda, dan lainnya mengembangkan pembelajaran dalam program “Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA)” yang bertujuan menciptakan ruang bagi mereka agar dapat terlibat aktif dalam program dan kebijakan pembangunan berketahanan iklim (KPBI).
Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengawalan kebijakan pembangunan yang berketahanan iklim bersama masyarakat, LSM, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan pemerintah melakukan “bedah APBDes 2023” melalui “Workshop NGO, CSO, dan Komunitas Pengkawalan Program dan Anggaran APBDesa yang Berketahanan Iklim Inklusif Tahun 2023” di Kabupaten Lombok Tengah. Workshop ini diadakan pada tanggal 12 & 13 Juli 2023 di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Workshop ini merupakan bagian dari upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Lombok Tengah, yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas taraf hidup masyarakat dengan mempertahankan citra masyarakat yang religius serta berkemampuan tinggi dalam beradaptasi, berkompetisi, dan berdaya saing.
Kabupaten Lombok Tengah saat ini menghadapi perubahan iklim yang signifikan. Data dari BMKG NTB menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata di wilayah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1 ⁰C. Kajian Resiko Bencana oleh BPBD Kabupaten Lombok Tengah pada periode 2017-2021 juga menunjukkan bahwa 6 dari 10 jenis bencana di Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat bahaya yang tinggi, termasuk gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, banjir bandang, tsunami, dan kebakaran hutan.
Dalam rangka memperkuat multistakeholder, terutama bagi masyarakat dan kelompok rentan yang menghadapi tantangan terkait dampak perubahan iklim, workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan LSM, CSO, dan komunitas dalam hal ketahanan iklim inklusif. Workshop ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara para pelaku dan pemangku kepentingan seperti LSM, CSO, pemerintah desa, kepala dusun, kelompok perempuan, kelompok wanita tani, kelompok tani, masyarakat, kelompok muda, dan disabilitas. Melalui kerjasama ini, diharapkan terbentuk aksi bersama multistakeholder yang kuat dalam pengawalan proses perencanaan dan penganggaran yang pro-pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi.
Pembelajaran yang dilakukan bersama masyarakat, kelompok rentan, dan pemerintah di Desa Marong dan Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mampu menghadapi dampak perubahan iklim dengan tangguh dan solusi yang berkelanjutan. Melalui analisis program dan anggaran Desa Marong dan Desa Kidang (APBDes 2023), hasil dari proses Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa, dan Musyawarah Pembangunan di Kecamatan, dapat diketahui program dan kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan iklim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa item program dan kegiatan yang dicermati antara lain pelatihan-pelatihan, perbaikan lingkungan, peningkatan SDM, pembinaan kelembagaan, pembangunan drainase, pembangunan irigasi tersier, pengerasan jalan tani, sumur bor, pelatihan kewirausahaan, serta dana kebencanaan dan kedaruratan.
Hasil pembelajaran dan diskusi dalam workshop ini memberikan gambaran mengenai program dan anggaran Desa Marong dan Desa Kidang yang terkait dengan perubahan iklim. Dalam APBDes 2023 Desa Marong, sekitar 40,26% dari program dan anggaran terkait dengan perbaikan lingkungan, peningkatan SDM, dan kelembagaan berdampak langsung dan tidak langsung terhadap perubahan iklim. Sementara itu, sekitar 26,81% program dan anggaran secara langsung menangani dampak perubahan iklim, seperti pembangunan drainase, pembangunan irigasi tersier, pengerasan jalan tani, sumur bor, pembinaan KTI, pelatihan kewirausahaan, serta dana kebencanaan dan kedaruratan. Sedangkan sekitar 13,81% program dan anggaran tidak berdampak langsung terhadap dampak perubahan iklim, seperti pembangunan jalan, pembukaan jalan, rabat beton, dan pembangunan plat beton.
Sementara itu, untuk Desa Kidang, sekitar 30,81% program dan anggaran secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap ketahanan iklim. Sekitar 23,56% program dan anggaran secara langsung menanggapi dampak perubahan iklim, seperti program Jalan Usaha Tani, Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pertanian dan Peternakan, Penanggulangan Bencana Darurat, Mendadak. Sedangkan sekitar 7,25% adalah program dan anggaran yang tidak secara langsung berdampak terhadap dampak perubahan iklim, seperti kegiatan Posyandu untuk ibu hamil, balita, dan lansia.
Tantangan
Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi aktif dalam program dan kegiatan berketahanan iklim. Upaya yang lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu keterbatasan sumber daya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kurangnya akses terhadap pendanaan, teknologi, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam menerapkan solusi berkelanjutan. Pada sisi lainnya juga ketahanan iklim yang berbeda-beda di masing-masing wilayah/ desa memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim. Perbedaan ini perlu diperhatikan dalam merancang program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi setempat.
Upaya solusi
Melakukan peningkatan kesadaran dan edukasi seperti melakukan kampanye, penyadaran dan pendidikan kepada masyarakat mengenai perubahan iklim, dampaknya, dan pentingnya beradaptasi, dengan pendekatan partisipatif. Penguatan kapasitas masyarakat terkait dengan keterampilan dan praktik adaptasi berbasis iklim. Hal ini dapat meliputi pelatihan mengenai pengelolaan air, pertanian berkelanjutan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan teknologi ramah iklim.
Mendorong kerja-kerja kolaborasi antarstakeholder yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan LSM untuk merancang dan melaksanakan program berketahanan iklim yang efektif. Melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan, termasuk masyarakat dan kelompok rentan, untuk memastikan solusi yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Memastikan proses pengelolaan anggaran yang berfokus pada ketahanan iklim yaitu memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan iklim. Mengidentifikasi prioritas dalam APBDes dan mengalokasikan dana dengan bijaksana untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap perubahan iklim. Selain itu juga tidak henti hentinya selalu mendorong kelembagaan lokal yang berfokus pada ketahanan iklim, seperti kelompok tani berkelanjutan, kelompok perempuan yang terlibat dalam kegiatan adaptasi iklim, dan mekanisme partisipatif untuk pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan. Dengan menghadapi tantangan ini dan mengimplementasikan upaya solusi yang tepat, diharapkan masyarakat di Desa Marong dan Desa Kidang dapat menjadi lebih tangguh dan mampu menghadapi dampak perubahan iklim dengan solusi yang berkelanjutan.
Oleh: Mas’ud (Staff Transform)